
Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan kebijakan pro-rakyat dengan memperluas akses layanan transportasi umum gratis bagi karyawan swasta yang memiliki gaji di bawah Rp6,2 juta per bulan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa pendaftaran program ini kini bisa dilakukan tidak hanya di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi, tetapi juga di area Car Free Day (CFD) setiap hari Minggu. Salah satu titik pendaftaran yang ramai dikunjungi adalah di sekitar Hotel Mandarin, Jakarta Pusat.
“Sekarang kami setiap hari Minggu, Car Free Day, kita juga buka. Banyak para lansia dan pekerja yang datang untuk mendaftar. Kami membuka kesempatan untuk 15 golongan, termasuk karyawan swasta bergaji di bawah Rp6,2 juta,” ujar Pramono di Gedung Transjakarta, Cawang, Jakarta Timur, Senin (10/11/2025).
Ia menegaskan, syarat utama bagi peserta program ini adalah memiliki Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dan dapat menunjukkan slip gaji sebagai bukti penghasilan. “Kalau gajinya di atas Rp10 juta dan minta fasilitas ini, pasti kita tolak,” tegasnya.
Kebijakan ini didasarkan pada Pergub Nomor 33 Tahun 2025, yang mengatur pemberian subsidi transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat, termasuk pekerja swasta berpenghasilan rendah. Subsidi ini mencakup seluruh moda transportasi publik di Jakarta, seperti Transjakarta, MRT, LRT Jakarta, dan Mikrotrans.
Pramono menambahkan, tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi kemacetan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin warga Jakarta bisa bepergian dengan nyaman, hemat, dan bahagia,” ujarnya.
Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, Pemprov DKI menyediakan mekanisme pendaftaran baik secara langsung maupun daring. Syarat administrasi yang harus disiapkan antara lain fotokopi KTP, KK, NPWP, slip gaji, dan surat keterangan aktif bekerja.
Pendaftar dapat mengunduh format pendaftaran di bit.ly/formatkpj dan mengirimkan berkas ke hikesja.nakertrans@jakarta.go.id dengan tembusan ke kartupekerja.dkijakarta@yahoo.com.
Melalui program ini, Pemprov DKI berharap semakin banyak warga Jakarta yang beralih ke transportasi publik, mendukung mobilitas hijau, dan memperkuat semangat inklusif di ibu kota.
